JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk menutup kebutuhan pembiayaan defisit anggaran yang semakin melebar hingga 2,1 persen dalam APBN Perubahan 2010, pemerintah akan menambah porsi utang. Penambahan ini dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar Rp 1,8 triliun.
"Ada tambahan Rp 1,8 triliun dilakukan penerbitan secara reguler," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto seusai jumpa pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, (8/3/2010) petang.
Dengan penerbitan itu, target indikatif pemerintah untuk penerimaan negara dari penerbitan SBN naik dari Rp 175,061 triliun dalam APBN 2010 menjadi Rp 176,86 triliun dalam RAPBN-P.
Sebagaimana diketahui, pemerintah bakal menaikkan defisit menjadi 2,1 persen dalam APBN-P 2010 dari 1,6 persen dalam APBN 2010. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, peningkatan defisit itu menyebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan menjadi sebesar Rp 31,806 triliun.
Di samping itu, dalam RAPBN-P 2010 juga ada beberapa peningkatan biaya lain menjadi Rp 18, 683 triliun. Di antaranya untuk investasi pemerintah sebesar Rp 2,683 triliun, penyertaan modal negara sebesar Rp 3,8 triliun, dana bergulir Rp 4,7 triliun, dan pinjaman untuk PT PLN Rp 7,5 triliun. "Dengan demikian, total kebutuhan biaya pemerintah bertambah menjadi sebesar Rp 50,4 triliun," ungkapnya.
Sri Mulyani menyatakan, penambahan biaya tersebut akan dibiayai Sisa Anggaran Lebih 2009 sebesar Rp 38,347 triliun, pembiayaan luar negeri sebesar Rp 9,378 triliun, realokasi cadangan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 914 miliar, dan penambahan penerbitan SBN sebesar Rp 1,849 triliun.
Penulis: ANI | Editor: Edj
Apa nih tanggapan dari kalian ?
0 komentar:
Post a Comment
Jika berkenan dan artikel ini bermanfaat tolong tinggalkan satu dua patah kata untuk membangun blog ini kearah yang lebih baik